Dosen UNJ Tolak Gelar Doktor Honoris Causa untuk Maruf Amin-Erick Thohir
JAKARTA - Kampus Negeri Jakarta (UNJ) merencanakan memberi gelar doktor honoris causa pada Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta Menteri Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) Erick Thohir. Gelar untuk Ma'ruf Amin diberi sebab pertimbangan serta pandangannya jika Indonesia adalah negara persetujuan, bukan negara Islam. Sesaat gelar untuk Erick diberi dalam bagian manajemen olahraga.
Tetapi, gagasan ini dilawan oleh Koalisi Dosen UNJ untuk Kebebasan Akademik. Anggota Koalisi, Ubedilah Badrun, menjelaskan tiga fakta dianya serta kawan-kawan menampik serta minta penangguhan pemberian gelar Doktor Honoris Causa itu. Pertama, pemberian gelar Doktor Honoris Causa pada tokoh yang sedang berkuasa serta menggenggam kedudukan publik mempunyai potensi memberikan ancaman kebebasan akademik serta otonomi perguruan tinggi.
"Beberapa penelitian sudah memberikan tidak ada andil positif dari pemberian gelar kehormatan pada petinggi pada perubahan pengetahuan serta universitas. Praktek pemberian gelar kehormatan sejauh ini condong bermuatan politik serta berbentuk transaksional," katanya dalam info tercatat yang diterima SINDOnews, Jumat (4/9/2020).
Ke-2, kontraproduktif pada usaha mengembalikan nama baik lembaga UNJ yang sudah seringkali memperoleh sorotan negatif atas beberapa momen yang mencederai kehormatan universitas. Salah satunya masalah, beberapa petinggi UNJ diamankan oleh Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) sebab disangka akan memberi "THR" pada petinggi Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud).
Terakhir penyidikan masalah itu disetop oleh kepolisian. Ubedilah mengutarakan penyidikan kelanjutan sebetulnya tengah dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk mendapatkan tidak ada atau adanya pelanggaran administrasi oleh Rektor UNJ.
"Pemberian gelar doktor honoris causa dalam kerangka demikian jadi rawan memunculkan perselisihan kebutuhan yang bisa berbuntut pada penyimpangan kekuasaan," tuturnya.
Fakta ke-3 Koalisi menampik ialah pemberian gelar Doktor Honoris Causa pada Ma'ruf Amin atas pikirannya mengenai negara persetujuan pantas ditanyakan. Menurut Ubedilah inspirasi itu tidak original sebab sudah disampaikan oleh beberapa pemikir classic semenjak era ke-17 lewat teori kontraksi sosial.
"Tidak ada tanda yang pasti bagaimana inspirasi itu disampaikan oleh Ma'ruf Amin, baik berbentuk karya akademik atau yang lain. Seperti disingkap beberapa karya akademik, reputasi Ma'ruf Amin yang berperan dalam politisasi jati diri Islam dalam pertandingan kekuasaan, seperti berlangsung pada pilgub Jakarta tahun 2017 malah berlawanan dengan inspirasi negara persetujuan," tuturnya.
Pemberian gelar kehormatan pada Erick juga tidak ada alasant akademiknya. "Terkecuali dia seorang petinggi untuk Menteri BUMN. Ini beresiko buat otonomi kampus serta kebebasan akademik," ujarnya.
