Penetapan Kelas Standar JKN Dibahas
Karyawan layani masyarakat di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Bandung, Jawa Barat, Senin (10/8/2020)
Manfaatkan Smartphone Untuk Hasilkan Uang
PEMERINTAH tengah membuat peraturan untuk penentuan kelas standard dalam program agunan kesehatan nasional (JKN). Dengan begitu, yang akan datang kelas I, II, serta III diprorata akan berpindah jadi kelas standard
"Akan kita menghilangkan kastanisasi hingga sesuai amanah undang-undang jika tiap orang mempunyai hak yang serupa dalam servis kesehatan," kata anggota Dewan Agunan Sosial Nasional (DJSN) dari elemen figur/pakar Muttaqien dalam Workshop Tempat yang diadakan sama BPJS Kesehatan, tempo hari.
Hal itu searah dengan point yang tercantum pada Ketentuan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 mengenai Perombakan Ke-2 atas Ketentuan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Agunan Kesehatan.
Nanti, tiap peserta akan memperoleh faedah klinis serta nonmedis yang serupa. Disamping itu, tidak ada ketidaksamaan biaya tiap peserta. "Ini telah diaplikasikan di beberapa negara seperti Filipina, Nigeria, Singapura, Kanada, serta Australia, seperti pada Kanada, servis standarnya, yaitu 4 tempat tidur dengan 2 kamar mandi dalam 1 kamar," tuturnya.
Muttaqien menerangkan, sekarang ini DJSN, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, serta BPJS Kesehatan masih berproses dalam memutuskan
jumlah pungutan yang akan dibanderol. Tetapi, yang pasti, paparnya, pungutan harus berkeseimbangan untuk menggerakkan keberlanjutan serta kenaikan kualitas JKN.
Disamping itu, faksinya masih tetap mengulas dengan pemda untuk menyaksikan persiapan sarana servis kesehatan serta sumber daya manusia.
"Ini akan tentukan kapan akan diaplikasikan kebijaksanaan itu sebab banyak dimensi yang penting kita riset, terhitung persiapan RS wilayah serta swasta," pungkasnya.
Di kesempatan yang serupa, Ketua Pengurus Yayasan Instansi Customer Indonesia Ikhlas Kekal menjelaskan penentuan kelas standard sebuah perubahan yang bagus di dalam prorgam JKN.
Tetapi, Ikhlas memandang ketentuan itu nanti harus diaplikasikan dengan setahap. "Dapat di Pulau Jawa dahulu sebab sarananya siap, dokter ahli sangatlah baik, kemungkinan dapat diinisiasi untuk servis standard. Disamping itu, penting diingat dari segi kekuatan customer dalam membayar.
Data tepat
Direktur Pelebaran serta Servis Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari di kesempatan terpisah pastikan tidak ada data peserta JKN yang dobel (duplikasi) sebab telah sesuai data kependudukan serta catatan sipil (dukcapil)
Menurut Andayani, seputar 82% dari keseluruhan warga Indonesia menjadi peserta JKN, serta jumlah kepesertaan JKN lagi bertambah. Dari 224 juta peserta BPJS Kesehatan, lebih dari 90% sesuai data dukcapil hingga duplikasi nama peserta JKN tidak berlangsung kembali.
Menurutnya, bertambahnya jumlah kepesertaan JKN yang tetap bertambah jadi imbas makin memadainya sarana kesehatan yang disediakan pemerintahan. (Ant/H-1)
